Author: admin

Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

April 24, 2026
Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

April 24, 2026
Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

April 24, 2026
Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

April 24, 2026
Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

April 24, 2026
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

“Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

“Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

April 23, 2026
Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.

Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

“Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

“Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

April 23, 2026
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

KAYUAGUNG,- Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di GOR Perahu Kajang, Rabu (21/4/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutlah di wilayah tersebut.

Sebelum apel dimulai, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum meninjau sejumlah kegiatan sosial yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kegiatan itu meliputi bakti kesehatan, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Pendekatan preemtif dan preventif harus terus diperkuat melalui edukasi serta sinergi dengan masyarakat,” ujar nya

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel harus dibarengi dengan koordinasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta pihak perusahaan dan masyarakat. “Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan,”

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402 OKI, Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala dinas Kab. OKI serta perwakilan perusahaan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mencegah karhutlah.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, apel besar ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat guna mencegah karhutlah,” ujarnya.

Apel diikuti personel lintas satuan, termasuk unsur Sabuk Kamtibmas yang berperan dalam deteksi dini dan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah juga menjadi perhatian, mengingat wilayah OKI termasuk daerah rawan kebakaran saat musim kemarau.

Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat serta kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Simulasi tersebut menggambarkan pola penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan penyampaian aspirasi, sekaligus respons terpadu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Melalui kegiatan ini, Polres OKI bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Red).

April 23, 2026
Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

KAYUAGUNG,- Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di GOR Perahu Kajang, Rabu (21/4/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutlah di wilayah tersebut.

Sebelum apel dimulai, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum meninjau sejumlah kegiatan sosial yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kegiatan itu meliputi bakti kesehatan, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Pendekatan preemtif dan preventif harus terus diperkuat melalui edukasi serta sinergi dengan masyarakat,” ujar nya

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel harus dibarengi dengan koordinasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta pihak perusahaan dan masyarakat. “Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan,”

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402 OKI, Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala dinas Kab. OKI serta perwakilan perusahaan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mencegah karhutlah.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, apel besar ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat guna mencegah karhutlah,” ujarnya.

Apel diikuti personel lintas satuan, termasuk unsur Sabuk Kamtibmas yang berperan dalam deteksi dini dan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah juga menjadi perhatian, mengingat wilayah OKI termasuk daerah rawan kebakaran saat musim kemarau.

Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat serta kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Simulasi tersebut menggambarkan pola penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan penyampaian aspirasi, sekaligus respons terpadu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Melalui kegiatan ini, Polres OKI bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Red).

April 23, 2026
Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

KAYUAGUNG,- Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di GOR Perahu Kajang, Rabu (21/4/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutlah di wilayah tersebut.

Sebelum apel dimulai, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum meninjau sejumlah kegiatan sosial yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kegiatan itu meliputi bakti kesehatan, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Pendekatan preemtif dan preventif harus terus diperkuat melalui edukasi serta sinergi dengan masyarakat,” ujar nya

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel harus dibarengi dengan koordinasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta pihak perusahaan dan masyarakat. “Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan,”

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402 OKI, Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala dinas Kab. OKI serta perwakilan perusahaan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mencegah karhutlah.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, apel besar ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat guna mencegah karhutlah,” ujarnya.

Apel diikuti personel lintas satuan, termasuk unsur Sabuk Kamtibmas yang berperan dalam deteksi dini dan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah juga menjadi perhatian, mengingat wilayah OKI termasuk daerah rawan kebakaran saat musim kemarau.

Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat serta kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Simulasi tersebut menggambarkan pola penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan penyampaian aspirasi, sekaligus respons terpadu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Melalui kegiatan ini, Polres OKI bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Red).

April 23, 2026